Promo menarik pada undian Data HK 2020 – 2021.

Sumber: TribunNews. com | Editor: Handoyo.

KONTAN. CO. ID –  JAKARTA . Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengucapkan saat ini pihaknya sudah mengajukan pembubaran 19 institusi negara kepada DPR MENODAI. Tjahjo menyebut, pengajuan pembubaran lembaga merupakan bagian sejak evaluasi yang didapatkan kelanjutan adanya tumpang-tindih.

Hal itu disampaikan Tjahjo di dalam sambutan Penyampaian Apresiasi Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Jemaah K/L yang disiarkan saluran YouTube Kementerian PANRB, Selasa (9/3/2021). “Sudah 29 lembaga yang sudah (dibubarkan, red) dan masih ada 19 (lembaga, red) yang kita ajukan ke DPR, karena itu pembentukan badan institusi yang tumpang tindih perlu diintegrasikan, ” kata Tjahjo.

Meski begitu, Tjahjo tidak merinci lembaga negara apa saja yang diajukan untuk dibubarkan. Tjahjo mengatakan, pembubaran 19 lembaga nantinya kudu dibahas bersama DPR. Pasalnya menyangkut soal undang-undang (UU).

Baca Juga: Negeri buka lowongan 1 juta guru honorer jadi PPPK

Sementara, Tjahjo juga mengirimkan soal proses reformasi birokrasi di tingkat pemerintah tengah. Ia menyebutkan, bahwa telah sampai 94 persen kementerian/lembaga di tingkat pusat dengan sudah memangkas eselon III, IV, dan V.

Sedangkan, untuk pemerintah daerah baru 40 persen sebab ada proses Pilkada serentak  tahun 2020, lalu. “Sudah diarahkan oleh presiden buat daerah, Juni harus sempurna dalam pengertian memangkas eselon III, IV dan V, ” jelasnya.  

Artikel ini telah membawa di Tribunnews. com dengan judul “Pemerintah Ajukan Pembatalan 19 Lembaga Negara ke DPR”

 

DONASI, Dapat Voucer Percuma!
Dukungan Anda bakal menambah semangat kami buat menyajikan artikel-artikel yang berisi dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih berasaskan perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi dengan bisa digunakan berbelanja pada KONTAN Store.

. bg-color-linkedin background-color: #0072b1;

<! —

–> <! —

Video Pilihan gong9deng –>
<! —

KEBIJAKAN NEGARA

gong9deng –>